"Hasil rapat dengan 500 orang buruh Surabaya, kami sepakat tuntutan UMK 2017 Surabaya naik 21 persen menjadi Rp3.695.000," ujarnya kepada suarasurabaya.net, Selasa (27/9/2016).
Menurutnya, secara nasional, tuntutan buruh untuk UMK 2017 sama. Yakni, kenaikan upah sebesar Rp650 ribu.
Perhitungan ini jauh lebih tinggi dari hasil penghitungan menggunakan rumusan berdasarkan Peraturan Pemerintah 78/2015 tentang Pengupahan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 21/2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak.
Berdasarkan rumusan kedua aturan di atas, dengan cara mengalikan Upah Minimum Tahun Berjalan dengan inflasi dan Produk Domestik Bruto, UMK 2017 di Daerah Industri Utama Jawa Timur Ring 1 hanya mengalami kenaikan 9 persen.
Jamaludin Koordinator Aliansi Buruh Jawa Timur mencontohkan, penerapan di Ibukota Jawa Timur, UMK Surabaya 2017 diproyeksikan hanya menjadi Rp3.319.050, atau naik sekitar Rp274.050.
"Kami menilai kenaikan UMK itu terlalu kecil dan jauh dari layak. Tidak sebanding dengan kebutuhan biaya hidup. Kami mendesak Gubernur Jawa Timur agar menerbitkan Pergub Formula UMK yang berbasiskan Survei Pasar," ujarnya.
Menurut Jamal, dari 38 Kabupaten/Kota, hanya Dewan Pengupahan Kota Surabaya dan Dewan Pengupahan Mojokerto yang sudah melakukan survei pasar.
Rencananya, untuk menyikapi pembahasan UMK 2017, FSPMI Surabaya dan Jatim akan menggelar aksi unjuk rasa ke Grahadi pada Kamis (29/9/2016) besok.
Nuruddin Sekretaris FSPMI Surabaya mengatakan, pada hari itu akan ada 5.500 buruh FSPMI Jawa Timur yang turun ke Grahadi.
Mereka akan menuntut Soekarwo Gubernur Jawa Timur agar mencabut PP 78/2015 dan menaikan UMK Jawa Timur 2017 dengan jumlah yang layak.
"Dari Surabaya, ada sekitar 1.100 massa yang akan bergabung dengan kawan-kawan dari Pasuruan dan Mojokerto," ujarnya.
Risma Belum Menghitung UMK
Mengenai tuntutan buruh agar UMK Surabaya 2017 menjadi Rp3,7 juta, Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya mengaku belum mendapatkan usulan tersebut di mejanya.
"Kalau kenaikan UMK pasti, karena memang ada inflansi. Aku belum dapat usulannya, nanti tak cek, aku blm tau itungannya dari mana," katanya ditemui di DPRD Surabaya, Selasa (27/9/2016).
Risma mengaku akan melakukan pengecekan upah minimum Surabaya itu setelah mendapat usulan dari buruh. Dia juga mengatakan, jangan sampai upah minimum malah menjadi beban.
"Ya nanti kita lihat lah, jangan sampai membebani. Ini kondisi sekarang sulit sekali. Sulit sekali," ujarnya.
Sulitnya kondisi ekonomi, termasuk di Surabaya, menurut Risma juga mempengaruhi keuangan di Pemkot Surabaya.
"Makanya aku juga ke Sekda, nanti kita akan kurangi belanja-belanja yang tidak penting. Saya akan lebih banyak ke belanja ke proyek, supaya nampung pekerjaan banyak. Karena kondisi ekonomi ini susah," ujarnya.
Buruh memang belum memberikan usulan UMK itu kepada Dinas Tenaga Kerja Surabaya, untuk diteruskan kepada Wali Kota Surabaya.
Nuruddin Hidayat Sekretaris FSPMI Surabaya mengatakan, usulan UMK Surabaya 2017 itu baru akan diserahkan ke Disnaker sebelum aksi unjuk rasa di Grahadi, Kamis besok.
"Karena menunggu kawan-kawan dari Pasuruan dan Mojokerto, kami berkumpul ke Disnaker Surabaya sekalian unjuk rasa dan menyampaikan usulan UMK 2017 itu, supaya diteruskan ke wali kota," katanya.
Adapun rute aksi unjuk rasa massa buruh pada Kamis (29/9/2016), pukul 09.00 WIB, massa FSPMI Surabaya dari berbagai daerah akan berkumpul di Kantor Disnaker Surabaya, di Jalan Jemursari Timur.
Bila sudah ada koordinasi dari massa FSPMI Pasuruan dan Mojokerto, massa FSPMI Surabaya akan bergeser ke halaman depan City of Tomorrow (Cito) di Bunderan Waru.
Barulah ribuan massa gabungan itu akan menuju ke Grahadi, agak siang, untuk berunjuk rasa bersama menuntut kenaikan upah layak.(den/ipg)
*Like, Comment and share
